BAB bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan

BABIPENDAHULUAN A.   LatarBelakangDiberlakukannya Undang UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan otonomi oleh pemerintah pusatuntuk memungkinkan desa mengurus dan mengatur pemeritahannya sendiri agarberhasil dalam rangka membangun dan melayani kepada masyarakat. Pada otonomidesa ini diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan pemerintahannya maupunmelakukan pembangunan secara mandiri. Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luarbiasa. Anggaran desa yang sebelumnya sebesar 20,76 triliun pada2015, 46,9 ttripada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 60 triliundan terakhir rencana pada 2018 sebesar 120 triliun.  Dana Desa pada Kabupaten Banyumas sendiri padatahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun sebelumnya yaitusebesar Rp 255.

734.553.000 dan pada tahun 2018 dana desa Kabupaten Banyumasnaik menjadi sebesar Rp 298.545.418.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

000(Kemenkeu,2017)Tabel 1.1Dana Desa TA 2018 se-Barlingmascakeb(dalam ribuan rupiah) Kabupaten Jumlah desa Jumlah Dana Desa Rata-rata dana per desa Banjarnegara 266 221.842.

482 833.994 Purbalingga         226 199.651.735 883.414 Banyumas 301 298.545.198 991.545 Cilacap 282 246.

285.582 873.353 Kebumen 460 350.115.647 761.

120   Tingginya anggaran dana desa yang diberikantiap tahunnya maka diperlukan pelaporan keuangan pemerintah desa yangberkualitas sehingga tata kelola pemerintahan desa yang baik (goodvillage government)terwujud. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsipakuntabilitas dan transparansi sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporankeuangan. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 merupakan persyaratan yangmempunyai ketaatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuanganpemerintah desa yang dilaporkan kepada Bupati. Peraturan tersebut digunakan untuk mewujudkantransparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yaitu dengan menyampaikan laporanpertanggungjawaban berupa laporan keuanganyang andal dan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan.Laporan keuangan yang dihasilkan harusmemenuhi empat elemen sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri nomor 113 tahun 2014 yaitu akuntabilitas , transparansi , partisipatifdan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaankeuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1Januari sampai dengan tanggal 31 Desemberdan membuat Laporan realisasi penyerapan dan capaianoutput Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yangdisampaikan paling lambat pada tanggal 7 Januaritahun anggaran berjalan serta laporanrealisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I yang disampaikan palinglambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan (Kemenkeu, 2017).Dewasa ini, masihbanyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah desa yang belum disajikan sesuai denganPeraturan Menteri DalamNegeri Nomor 113 Tahun 2014 danmasih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalampelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah desa yang mengakibatkan pencairan dana desa menjadi terhambat. Fenomena tersebut dibuktikan denganadanya 17 kecamatan di Banyumas pada pertengahan tahun 2017 belum melaporkanpenggunaan dana desa (radarbanyumas.

co.id , 2017). Keberhasilan dan kegagalanpelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan atas sasaran ditentukanmelalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.  Sebagaimana disebutkan dalam Undang UndangNomor 6 tahun 2014 pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengelolakeuangan desa/dana desa. Kompetensi aparatur pemerintah desa sangat dibutuhkandalam tata kelola dan pelaporan keuangan desa/dana desa .

  Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa diindikasikan masih banyaknya terjadinya kasus penyelewengan/korupsi dana desa dan tuntutan serta keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Untukpengadaan Sumber Daya Manusia pemerintahdesa sendiri,  kadang-kadang pemerintah desa masih meminta bantuan kepada pihak luar/akuntan khusus untuk  membantu mengerjakanpelaporan keuangan desa.Pada era Globalisasi ini ,pemanfaatanteknologi informasi juga memilikiperanan penting untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Masihbanyak  instansipemerintah desabelum melaksanakannya  secara optimal. Upaya Pemerintah Banyumas untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES) terus bergulir dengan mengadakan pelatihan kepada sejumlah perangkatdesa di Banyumas.

  Dedi(2007) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruhterhadap manfaat dirasakan. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaatyang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesantransaksi , penyiapanlaporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kospemrosesan yang lebih rendah dankemampuan multiprocessing namun dalam pengimplementasianteknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang adatidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologimenjadi sia-sia dan semakin mahal (Wahana Komputer, 2003).

Oleh sebab itu , pemerintahdesa berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasiuntuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menpublikasikaninformasi keuangan desa kepada pelayanan publik.Sistempengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatuorganisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksianpenggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia,2017). Sitem Pengendalian Intern merupakan proses untuk mewujudkaninformasi laporan keuangan yang akuntabel. Menurut penelitian Larasati (2016)pengendalian intern pada desa-desa Kabupaten Bayumas masih belum maksimal dalammelaksanakan pengendalian intern.

Berdasarkan berbagaipermasalahan dan fenomena yang ada diatas,dapat dikatakan penelitian ilmiah mengenai kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desamasih belum banyak dilakukan. Penelitian terdahulu hanya meneliti sebatas tingkatpemerintah daerah saja dan pada penelitian sebelumnya terdapat ketidak konsistenan pada salahvariabel seperti yang ditulis oleh Indriasari danNahartyo (2008) menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuanganpemerintah daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistempengendalian intern berpengaruhpositif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akantetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif.

Hal ini didukungpenelitian Zuliarti (2012) yang mengatakan sumber daya manusia tidakberpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Roviyantie (2011)menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitaspelaporan keuangan. penelitian Sukmaningrum (2012) dan Nurillah (2014) jugamengatakan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan nilaiinformasi pelaporan keuangan . Oleh sebabitu maka peneliti tertarik untuk melakukanpenelitian yang akan dilaporkan dalam skripsi berjudul “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNALTERHADAP KUALITAS INFORMASILAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA”, dan penelitianini akan mengkhususkan subjek penelitiannya kepadaaparat pemerintah desa di Kabupaten Banyumas.B.

    PerumusanMasalahPenelitianBerdasarkan latar belakang diatas,pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1.      Apakahkompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasilaporan keuangan pemerintah desa ?2.      Apakahpemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitasinformasi laporan keuangan pemerintah desa?3.      Apakahsistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap kualitasinformasi laporan keuangan pemerintah desa?C.   TujuanPenelitian1.     Untuk mengetahuipengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas informasi laporan keuanganpemerintah desa secara parsial.2.     Untuk mengetahuipengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporankeuangan pemerintah desa secara parsial.

3.     Untuk mengetahuipengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporankeuangan pemerintah desa secara parsial    D.   ManfaatPenelitian1.     ManfaatTeoritisPenelitian ini diharapkan dapatdigunakan sebagai referensi dalam menganalisis Kualitas laporan keuanganpemerintah desa . Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagipeneliti selanjutnya.2.     ManfaatPraktisa.

     BagiAkademisiDiharapkan penelitian ini dapatmemperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi bagi perkembanganilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai refrensi dalam penelitianselanjutnya.b.     BagiPihak AparaturDesaHasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagiPemerintah Desa,  dapat sebagai dasaratau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan danadesa  khususnya bagian akuntansi agarmampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya dapatmenghasilkan  laporan keuangan pemerintaahdesa yang berkualitas.