BAB bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan

BAB
I

PENDAHULUAN

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

A.   
Latar
Belakang

Diberlakukannya Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan otonomi oleh pemerintah pusat
untuk memungkinkan desa mengurus dan mengatur pemeritahannya sendiri agar
berhasil dalam rangka membangun dan melayani kepada masyarakat. Pada otonomi
desa ini diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan pemerintahannya maupun
melakukan pembangunan secara mandiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar
biasa. Anggaran desa yang sebelumnya sebesar 20,76 triliun pada
2015, 46,9 ttripada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 60 triliun
dan terakhir rencana pada 2018 sebesar 120 triliun.  Dana Desa pada Kabupaten Banyumas sendiri pada
tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp 255.734.553.000 dan pada tahun 2018 dana desa Kabupaten Banyumas
naik menjadi sebesar Rp 298.545.418.000
(Kemenkeu,2017)

Tabel 1.1

Dana Desa TA 2018 se-Barlingmascakeb

(dalam ribuan rupiah)

Kabupaten

Jumlah desa

Jumlah Dana Desa

Rata-rata
dana per desa

Banjarnegara

266

221.842.482

833.994

Purbalingga        

226

199.651.735

883.414

Banyumas

301

298.545.198

991.545

Cilacap

282

246.285.582

873.353

Kebumen

460

350.115.647

761.120

 

 Tingginya anggaran dana desa yang diberikan
tiap tahunnya maka diperlukan pelaporan keuangan pemerintah desa yang
berkualitas sehingga tata kelola pemerintahan desa yang baik (good
village government)
terwujud. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip
akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 merupakan persyaratan yang
mempunyai ketaatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah desa yang dilaporkan kepada Bupati. Peraturan tersebut digunakan untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa yaitu dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
yang andal dan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang dihasilkan harus
memenuhi empat elemen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 113 tahun 2014 yaitu akuntabilitas , transparansi , partisipatif
dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan
keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
dan membuat Laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang
disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Januari
tahun anggaran berjalan serta laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I yang disampaikan paling
lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan (Kemenkeu, 2017).

Dewasa ini, masih
banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah desa yang belum disajikan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan
masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam
pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah desa yang mengakibatkan pencairan dana desa menjadi terhambat.

Fenomena tersebut dibuktikan dengan
adanya 17 kecamatan di Banyumas pada pertengahan tahun 2017 belum melaporkan
penggunaan dana desa (radarbanyumas.co.id , 2017). Keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan atas sasaran ditentukan
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

 Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 pemerintah desa diberikan kewenangan dalam mengelola
keuangan desa/dana desa. Kompetensi aparatur pemerintah desa sangat dibutuhkan
dalam tata kelola dan pelaporan keuangan desa/dana desa .  Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa diindikasikan masih banyaknya terjadinya kasus penyelewengan/korupsi dana desa dan tuntutan serta keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk
pengadaan Sumber Daya Manusia pemerintah
desa sendiri,  kadang-kadang pemerintah desa masih meminta bantuan kepada pihak luar/akuntan khusus untuk  membantu mengerjakan
pelaporan keuangan desa.

Pada era Globalisasi ini ,pemanfaatan
teknologi informasi juga memiliki
peranan penting untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Masih
banyak  instansi
pemerintah desa
belum melaksanakannya  secara optimal. Upaya Pemerintah Banyumas untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) terus bergulir dengan mengadakan pelatihan kepada sejumlah perangkat
desa di Banyumas.  Dedi
(2007) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh
terhadap manfaat dirasakan. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat
yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan
transaksi , penyiapan
laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos
pemrosesan yang lebih rendah dan
kemampuan multiprocessing namun dalam pengimplementasian
teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada
tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi
menjadi sia-sia dan semakin mahal (Wahana Komputer, 2003). Oleh sebab itu , pemerintah
desa berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menpublikasikan
informasi keuangan desa kepada pelayanan publik.

Sistem
pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu
organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian
penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia,
2017). Sitem Pengendalian Intern merupakan proses untuk mewujudkan
informasi laporan keuangan yang akuntabel. Menurut penelitian Larasati (2016)
pengendalian intern pada desa-desa Kabupaten Bayumas masih belum maksimal dalam
melaksanakan pengendalian intern.

Berdasarkan berbagai
permasalahan dan fenomena yang ada di
atas,
dapat dikatakan penelitian ilmiah mengenai kualitas informasi laporan keuangan pemerintah desa
masih belum banyak dilakukan. Penelitian terdahulu hanya meneliti sebatas tingkat
pemerintah daerah saja dan pada penelitian sebelumnya terdapat ketidak konsistenan pada salah
variabel seperti yang ditulis oleh Indriasari dan
Nahartyo (2008) menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuangan
pemerintah daerah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem
pengendalian intern berpengaruh
positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan
tetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif. Hal ini didukung
penelitian Zuliarti (2012) yang mengatakan sumber daya manusia tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Roviyantie (2011)
menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas
pelaporan keuangan. penelitian Sukmaningrum (2012) dan Nurillah (2014) juga
mengatakan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan nilai
informasi pelaporan keuangan . Oleh sebab
itu maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang akan dilaporkan dalam skripsi berjudul “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA”, dan penelitian
ini akan mengkhususkan subjek penelitiannya kepada
aparat pemerintah desa di Kabupaten Banyumas.

B.    
Perumusan
Masalah
Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas,
pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.      Apakah
kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi
laporan keuangan pemerintah desa ?

2.      Apakah
pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas
informasi laporan keuangan pemerintah desa?

3.      Apakah
sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap kualitas
informasi laporan keuangan pemerintah desa?

C.   
Tujuan
Penelitian

1.     
Untuk mengetahui
pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kualitas informasi laporan keuangan
pemerintah desa secara parsial.

2.     
Untuk mengetahui
pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan
keuangan pemerintah desa secara parsial.

3.     
Untuk mengetahui
pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan
keuangan pemerintah desa secara parsial

 

 

 

 

D.   
Manfaat
Penelitian

1.     
Manfaat
Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai referensi dalam menganalisis Kualitas laporan keuangan
pemerintah desa . Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi
peneliti selanjutnya.

2.     
Manfaat
Praktis

a.     
Bagi
Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat
memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan
ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai refrensi dalam penelitian
selanjutnya.

b.     
Bagi
Pihak Aparatur
Desa

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi
Pemerintah Desa,  dapat sebagai dasar
atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan dana
desa  khususnya bagian akuntansi agar
mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya dapat
menghasilkan  laporan keuangan pemerintaah
desa yang berkualitas.